lassernews.com - Medan, - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi didampingi Sekretaris Daerah H Hasban Ritonga memimpin rapat koordinasi di jajaran Satuan Perengkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (10/6/2016). Rapat koordinasi yang dihadiri seluruh SKPD ini merupakan yang pertama kali setelah Erry Nuradi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden pada akhir Mei lalu.
Rapat koordinasi SKPD tersebut membahas tiga hal yaitu evaluasi terhadap realisasi pendapatan, serapan anggaran dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Gubsu mengingatkan kepala SKPD agar serius memenuhi target-target termasuk target pendapatan dan belanja. "Baik target pendapatan, belanja dan penyelesaian temuan LPHP BPK termasuk target yang harus saudara semua sikapi dengan serius. Karena kinerja kita dinilai termasuk dari tiga poin tersebut," tegas Erry. Sekda Hasban menambahkan masih ada waktu 57 hari bagi SKPD untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, dia menekankan seluruh SKPD yang masih belum memenuhi rekomendasi BPK agar segera menindaklanjutinya.
Gubsu kemudian mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh SKPD sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. "Saya ucapkan terimakasih, opini WTP dari BPK adalah hasil kerjasama kita semua, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Bagi SKPD yang mendapat teguran agar segera menindaklanjuti," demikian Gubsu.
Dalam kesempatan itu Gubernur mengingatkan agar seluruh kepala SKPD melakukan kontrol kinerja jajaran dibawahnya. "Saya berharap SKPD bisa kontrol sampai ke lini paling bawah, sampai ke rupiah yang paling kecil," ujar Gubsu.
Gubernur juga meminta laporan realisasi pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/kota yang juga menjadi salah satu temuan BPK. Dilaporkan realiasi kekurangan DBH tahun anggaran 2015 sudah dibayarkan 100%, sedangkan realisasi pembayaran kekurangan DBH tahun 2015 sebesar 69%. Sedangkan untuk tahun berjalan belum ada realisasi. Gubsu menekankan agar pembayaran DBH segera dituntaskan. Untuk itu, Sekda Hasban mengagendakan rapat khusud tentang DBH yang akan mengundang kabuopaten/kota pada pekan mendatang.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provsu Rajali menyampaikan dari target pendapatan tahun 2016 Rp 9,973 triliun lebih, realiasasi per 31 Mei tahun 2016 mencapai Rp 4, 126 triliyun lebih atau 41,37%. Sementara Berdasarkan data Biro Keuangan serapan anggaran SKPD dari Januari sampai dengan 7 juni berdasarkan realisasi SP2D mencapai Rp 3,3 triliun. JIka dibandingkan target belanja Rp 9,9 triliun maka realisasi per 7 Juni mencapai 33,6% diimana jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Beberapa SKPD serapan anggaran masih terhitung sedikit karena masih dalam proses tender.
Gubsu meminta SKPD yang serapan masih sedikir segera menindaklanjuti, demikian pula SKPD yang beum memenuhi target pendapatan agar segera memenuhi. "Saya berharap Provinsi Sumut yang sudah tercoreng bisa dibangkitkan lagi dengan kita melaksakan tugas sebaik-baiknya," kata Gubsu.
Dia juga menekankan agar SKPD memenuhi dan mengejar target visi dan misi dari RPJMD Provsu tahun 2013-2018. Plt Gubsu mengakui bahwa dalam setahun terakhir banyak terjadi perbaikan di jajaran Pemprov Sumut. "satu tahun terakhir kondisi banyak perbaikan, ini momentum yang tepat untuk menjadi lebih baik," katanya.
Hidup ini, lanjutnya, kita harus banyak belajar, hingga akhir khayat. Inovasi di daerrah lain menurutnya bisa ditiru dan diterapkan, apalagi sudah dijadikancontoh oleh KPK dan kementerian. "Kenapa tidak kita adiopsi. Kita harus berani berkreasi, namun tetap harus ikuti aturan, kedepankan azas kehati-hatian. Namun bukan berarti harus kaku, dan tidak bisa berbuat apapun," katanya. (Rel)
Sumber, (www.hariandeteksi.com)
Rapat koordinasi SKPD tersebut membahas tiga hal yaitu evaluasi terhadap realisasi pendapatan, serapan anggaran dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Gubsu mengingatkan kepala SKPD agar serius memenuhi target-target termasuk target pendapatan dan belanja. "Baik target pendapatan, belanja dan penyelesaian temuan LPHP BPK termasuk target yang harus saudara semua sikapi dengan serius. Karena kinerja kita dinilai termasuk dari tiga poin tersebut," tegas Erry. Sekda Hasban menambahkan masih ada waktu 57 hari bagi SKPD untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, dia menekankan seluruh SKPD yang masih belum memenuhi rekomendasi BPK agar segera menindaklanjutinya.
Gubsu kemudian mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh SKPD sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. "Saya ucapkan terimakasih, opini WTP dari BPK adalah hasil kerjasama kita semua, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Bagi SKPD yang mendapat teguran agar segera menindaklanjuti," demikian Gubsu.
Dalam kesempatan itu Gubernur mengingatkan agar seluruh kepala SKPD melakukan kontrol kinerja jajaran dibawahnya. "Saya berharap SKPD bisa kontrol sampai ke lini paling bawah, sampai ke rupiah yang paling kecil," ujar Gubsu.
Gubernur juga meminta laporan realisasi pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/kota yang juga menjadi salah satu temuan BPK. Dilaporkan realiasi kekurangan DBH tahun anggaran 2015 sudah dibayarkan 100%, sedangkan realisasi pembayaran kekurangan DBH tahun 2015 sebesar 69%. Sedangkan untuk tahun berjalan belum ada realisasi. Gubsu menekankan agar pembayaran DBH segera dituntaskan. Untuk itu, Sekda Hasban mengagendakan rapat khusud tentang DBH yang akan mengundang kabuopaten/kota pada pekan mendatang.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provsu Rajali menyampaikan dari target pendapatan tahun 2016 Rp 9,973 triliun lebih, realiasasi per 31 Mei tahun 2016 mencapai Rp 4, 126 triliyun lebih atau 41,37%. Sementara Berdasarkan data Biro Keuangan serapan anggaran SKPD dari Januari sampai dengan 7 juni berdasarkan realisasi SP2D mencapai Rp 3,3 triliun. JIka dibandingkan target belanja Rp 9,9 triliun maka realisasi per 7 Juni mencapai 33,6% diimana jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Beberapa SKPD serapan anggaran masih terhitung sedikit karena masih dalam proses tender.
Gubsu meminta SKPD yang serapan masih sedikir segera menindaklanjuti, demikian pula SKPD yang beum memenuhi target pendapatan agar segera memenuhi. "Saya berharap Provinsi Sumut yang sudah tercoreng bisa dibangkitkan lagi dengan kita melaksakan tugas sebaik-baiknya," kata Gubsu.
Dia juga menekankan agar SKPD memenuhi dan mengejar target visi dan misi dari RPJMD Provsu tahun 2013-2018. Plt Gubsu mengakui bahwa dalam setahun terakhir banyak terjadi perbaikan di jajaran Pemprov Sumut. "satu tahun terakhir kondisi banyak perbaikan, ini momentum yang tepat untuk menjadi lebih baik," katanya.
Hidup ini, lanjutnya, kita harus banyak belajar, hingga akhir khayat. Inovasi di daerrah lain menurutnya bisa ditiru dan diterapkan, apalagi sudah dijadikancontoh oleh KPK dan kementerian. "Kenapa tidak kita adiopsi. Kita harus berani berkreasi, namun tetap harus ikuti aturan, kedepankan azas kehati-hatian. Namun bukan berarti harus kaku, dan tidak bisa berbuat apapun," katanya. (Rel)
Sumber, (www.hariandeteksi.com)
Posting Komentar