Pemberian Tanah ke China, Pelecehan Terhadap para Akademisi dan Mahasiswa Pertanian

SWARAHUKUM.COM-Medan, Menyikapi berita Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina di Kalimantan Tengah menuai kritik dan prores keras disaat Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut menggelar diskusi di Cafe Namira Kuphi, di Jalan Sempurna No. 12 Medan, Senin (06/05/2024) sekira pukul 15.00 WIB, Resume Diskusi Aktivisi Sumut "Pemberian Tanah ke China, Pelecehan Terhadap para Akademisi dan Mahasiswa Pertanian".

Sebelum dimulai Dialog terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta/atau doa yang dipimpin Prof. DR. Togu Harlen Lumbanraja salah satu Rektor Universitas Swasta di Kota Medan.

Selanjutnya Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat memaparkan terkait maksud dan tujuan terlaksananya diskusi dengan judul “Anak Sumut Menanggapi Berita Pemerintah akan Memberikan 1 Juta Hektar Pertanian ke China”

“Secara pribadi saya mengapreasi rencana Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menyiapkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah untuk investor China, Mungkin Luhut ingin membuat terobosan terbaru, yaitu menciptakan Indonesia agar mengalami swasembada pangan,” jelas Korwil PMPHI kepada peserta diskusi.

Namun kata Gandi, saya serahkan kepada peserta diskusi untuk memberi sumbangsih kepada pemerintah, supaya kelak tidak ada masalah baru terkait “Pemerintah akan Memberikan 1 Juta Hektar Pertanian ke China”

Sebelumnya dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024 menuliskan “Kita (Indonesia) minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut.

Terungkap dalam ruang diskusi bahwasanya Pelaksanaan Reforma Agraria hanya isapan jempol terbukti Pemerintah akan memberikan 1 Juta Hektar Lahan Pertanian ke China dan ini merupakan pelecehan terhadap para akademisi dan secara khusus kepada mahasiswa pertanian, Sementara petani di negeri sendiri sebagai korban perampasan tanah dan kriminalisasi akan tetapi disisi lain pemerintah memikirkan kebijakan yang kurang produktif.

Sementara Prof. DR. Togu Harlen Lumbanraja dengan tegas meminta kepada Pemerintah segera mengkaji ulang terkait pemberian tanah kepada China.

“Kalau lahan satu juta hektar diserahkan untuk dikelola investor China justru tidak memihak kalangan petani, sebab didalam negeri sendiri sudah banyak para ahli dibidang pertanian lalu untuk apa lahan tersebut diberikan kepada negara lain, ini bisa memicu konflik yang bisa mengganggu situasi keamanan dan politik di seluruh tanah air.”tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan DR. Ali katanya dengan isu tanah diberikan ke China 1 juta Hektar untuk bertani, berarti China akan menurunkan teknologi pertaniannya di IKN yakni, apakah pejabat di republik ini telah memikirkan bahwa didalam negeri sendiri sudah banyak kita ketahui ahli pertanian, artinya pihak Pemerintah sendiri harusnya memberdayakan dan bangga dengan produk sendiri.

“ Negara mana di dunia ini yang dibantu China Makmur”. Tanya Ali kepada peserta diskusi.

Salah seorang aktivis dan juga dosen di salah satu Universita di Kota Medan dengan tegas mengatakan kita ini dalam berbangsa dan bernegara tidak pernah konsisten untuk mencintai warganya sendiri akan tetapi bangga dengan negara lain.

“Dizaman era Soeharto ada kita kenal transmigrasi dari Jawa, untuk bertani menanam padi disawah, namun fakta sekarang, lahan tersebut sudah berubah fungsi menjadi kebun sawit, lalu kebijakan pemerintah yang berkelanjutan itu Dimana, tanya Aris penuh keheranan.(Gaho)