 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Ia mengatakan tak akan menggunakan mobil dinas. (Tribunnews.com/Taufik Ismai). |
SWARAHUKUM.COM-Jakarta, Penerapan buku kenangan yang harus dibayar siswa seharga Rp 450 ribu membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak tinggal diam.
Fakta tersebut didapati Dedi Mulyadi manakala ada seorang guru yang bercerita kepada sang gubernur.
Mengutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Sabtu (1/3/2025) dalam obrolan tersebut, sang guru mengatakan ada kebiasaan di siswa untuk membuat buku kenanganan sekolah.
Biayanya Rp 150.000-450.000 per anak.
Kepala sekolah dan guru pun sudah menyarankan untuk mengubahnya ke bentuk digital disimpan dalam Google Drive atau platform lain.
“Tapi kalau yang sekarang sepertinya tanggung, Pak,” ujar guru tersebut ke Dedi Mulyadi.
Mendengar itu Dedi tampak heran.
Sebab semua kenangan anak bungsunya, Ni Hyang juga disimpan dalam bentuk digital, bukan berbentuk cetak yang rentan hilang atau rusak.
Ia berharap sekolah-sekolah bisa mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencari solusi yang lebih efisien bagi para siswa dan orangtua.
“Kita bisa simpan semua kenangan di akun Google Drive masing-masing. Kalau bentuk album fisik kan suka hilang,” kata Dedi, melansir dari Kompas.com.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya kegiatan wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Menurutnya, wisuda seharusnya lebih cocok untuk lulusan perguruan tinggi, seperti sarjana atau diploma.
“Saya melarang sekolah mengadakan wisuda untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Buat saya, wisuda itu lebih cocok untuk S1 atau D3. Lebih baik kelulusan diselenggarakan sederhana di sekolah, seperti zaman dulu,” tegasnya.
Sebagai solusi, Dedi berencana membangun gedung pertunjukan di sekolah-sekolah agar berbagai kegiatan bisa dilaksanakan secara lebih efektif tanpa membebani orang tua.
“Nanti kami akan membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah secara bertahap. Bisa digunakan untuk acara kelulusan, pertunjukan tari, musik, atau bahkan menonton film berkualitas,” jelasnya.
Menurut Dedi, langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya bagi orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.
“Kegiatan sekolah tetap bisa berjalan, tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan. Yang penting, pendidikan tetap berkualitas dan anak-anak tetap bisa mengenang masa sekolah mereka dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, setelah kepala sekolah (kepsek) di Depok, kini giliran kepsek SMA Negeri 1 Cianjur yang dicopot Dedi Mulyadi (Demul).
Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi melalui akun Youtube-nya pada Kamis (27/2/2025).
Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya tim inspektorat dari Pemprov Jawa Barat diterjunkan ke SMAN 1 Cianjur tersebut.
Dari hasil pendalaman itulah diputuskan bahwa Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot.
Namun pencopotan Kepsek SMAN 1 Cianjur ini masih bersifat sementara, belum permanen.
"Kami sampaikan bahwa dua hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur," kata Dedi Mulyadi.
"Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara," sambung Demul.
Dia mengatakan bahwa pencopotan ini masih bersifat sementara karena inspektorat masih melakukan pendalaman lebih lanjut.
Dedi tidak menyebut secara detil permasalahan yang menimpa Kepsek SMAN 1 Cianjur ini.
Namun Dedi menyebutkan bahwa hal ini terkait masalah keuangan di sekolah tersebut.
"Karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur," kata Dedi.
Tidak hanya SMAN 1 Cianjur, kata Dedi, investigasi masalah keuangan di sekolah akan terus dilakukan termasuk ke sekolah-sekolah lainnya di Jawa Barat.
Sehingga nanti bisa dibuat rekomendasi untuk kepentingan dunia pendidikan di Jabar.
"Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat," kata Demul.
"Sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan," imbuhnya.
Jika dalam pendalaman oleh inspektorat ini ditemukan adanya pelanggaran berat, maka Demul mengaku akan bertindak tegas.
Yaitu mencopot atau memecat kepala sekolah secara permanen.
Namun, kepsek yang dipecat itu nanti masih bisa bertugas di dunia pendidikan.
"Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat, dan tidak bisa lagi ditolerir, maka kami akan memutuskan diberhentikan permanen," kata Dedi.
"Dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat," sambung Dedi.
Dedi menyampaikan kepada seluruh orang tua siswa bahwa Pemprov Jabar sungguh-sungguh ingin membenahi pendidikan di Jawa Barat.
Pemprov Jabar bahkan mengeluarkan dana puluhan Triliun untuk meringankan beban pembiayaan yang dikeluarkan orang tua siswa.
"Kami sampaikan kepada seluruh orang tua siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sangat sungguh-sungguh membenahi pendidikan di Jawa Barat, meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua," katanya.
"Karena kami sudah mengeluarkan uang puluhan Triliun. Tetapi kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dan biaya yang tinggi, itu artinya bahwa subsidi yang diberikan puluhan triliun itu tidak ada maknanya," ungkap Dedi.
Sumber, TRIBUNSUMSEL.COM
Posting Komentar